Thu Jun 13 2024

LPSK Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI Bahas Anggaran 2025

Diunggah oleh supervisor_humas

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menggelar rapat kerja dengan Komisi III DPR RI dengan agenda Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKP) Tahun 2025 dan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2022. Rapat yang digelar pada Rabu (12/6/2024) ini dihadiri oleh Ketua LPSK Achmadi bersama 6 Wakil Ketua dan Sekretaris Jenderal LPSK.

Dalam paparannya, Achmadi mengusulkan untuk menaikkan anggaran LPSK pada 2023 sebesar Rp 211 miliar dari total pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 229 miliar. Sehingga, jika usulan tersebut disetujui sepenuhnya, anggaran LPSK di 2025 mencapai Rp 441 miliar.

“Berdasarkan kepada proyeksi kebutuhan anggaran LPSK tahun 2025, kebutuhan anggaran ideal LPSK sebesar Rp 441 miliar yang dapat dipenuhi dari pagu indikatif LPSK tahun 2025 sebesar Rp 229 miliar,” kata Achmadi di DPR RI.

Dari total anggaran yang diajukan, Achmadi merincikan anggaran dialokasikan untuk melaksanakan dua program, yaitu program penegakan dan pelayanan hukum dan program dukungan manajemen.

Achmadi juga menambahkan, anggaran juga untuk memenuhi kebutuhan peningkatan SDM melalui pembinaan dan pengembangan pegawai. Kegiatan tersebut meliputi bimbingan teknis, pelatihan manajerial dan teknis fungsional.

“Baik melalui pendidikan dan pelatihan manajerial dan teknis fungsional, bimbingan teknis, maupun melalui program rintisan gelar strata 2 dan strata 3 dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” ujar Achmadi.

Selain itu, pada 2025 LPSK akan melaksanakan enam Program Prioritas Nasional, yaitu: layanan pembangunan fasilitas perlindungan Saksi dan Korban, akselerasi pemenuhan hak Korban TPPO, indeks pemulihan dan pemenuhan hak saksi dan korban, pengembangan sistem informasi layanan terpadu perlindungan dan pemenuhan hak korban, victim trust uund (dana bantuan korban), dan perubahan kedua atas UU No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Achmadi berharap Komisi III DPR RI dapat memberikan persetujuan penambahan anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan anggaran LPSK tahun 2025 mendatang. Selain itu, LPSK juga berharap DPR RI mendukung pembentukan Kantor Perwakilan LPSK di daerah secara bertahap.

Dalam kesimpulan rapat keja Komisi III DPR RI dengan LPSK masa persidangan V tahun sidang 2023-2024 yang dipimpin Pangeran Khairul Saleh tersebut menerima penjelasan usulan program LPSK sesuai dengan Pagu Indikatif tahun anggaran 2025 dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan LPSK.*

(021) 29681560
lpsk_ri@lpsk.go.id