Thu Jun 20 2024

Menko Polhukam Pastikan Keberlanjutan Rekomendasi Tim PPHAM dan Dorong Pemda Bantu Korban Tindak Pidana

Diunggah oleh supervisor_humas

Jakarta - Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan audiensi dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjanjanto pada Rabu (19/6-2024) di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat.

Ketua LPSK, Brigjen Pol. (Purn) Achmadi didampingi para wakil ketua, Anton PS Wibowo, Sri Nurherwati, Sri Suparyati, Mahyudin, dan Wawan Fahrudin. Audiensi dimulai dengan perkenalan pimpinan baru LPSK periode 2024-2029 kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai program pemulihan korban Pelanggaran HAM yang Berat (PHB).

LPSK berharap adanya lanjutan tim PKP HAM sesuai dengan Keppres Nomor 4 Tahun 2023 yang masa tugasnya berakhir 31 Desember 2023. Achmadi menjelaskan, peran LPSK sesuai mandat UU 31 tahun 2014 telah melakukan pemulihan sejak tahun 2012 sampai Mei 2024 berupa Medis, Psikologis dan Psikososial terhadap para korban PHB sebanyak 5.293 orang terlindung.

Para terlindung LPSK tersebut tersebar di 21 Provinsi dan telah mendapatkan surat keterangan Korban dari Komnas HAM dari 10 Peristiwa meliputi Peristiwa 65/66, Penghilangan Paksa 97/98, Talangsari, Tragedi Mei 98, Semanggi, Petrus, Jambu Keupok, Simpang KKA, Rumoh Geudong, dan Peristiwa Tanjung Priok 1984.

“LPSK sebagai ujung tombak bertemu langsung dengan para korban selalu dipertanyakan kelanjutan dari program pemulihan yang telah dilakukan oleh Tim PKP HAM sejak 27 Juni 2023 di Aceh sehingga butuh keberlanjutan tim ini,” ungkapnya.

Selain pemulihan korban PHB, LPSK juga membutuhkan dukungan Menko Polhukam untuk mendorong Kementerian /Lembaga dan Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota agar memiliki nomenklatur pemulihan/pencegahan bagi korban tindak pidana di anggarannya untuk pelaksanaan pemulihan yang efektif bagi korban.

Menjawab beberapa hal tersebut, Menko Polhukam Hadi meyakinkan LPSK mengenai kelanjutan Tim PKP HAM yang sudah dilakukan. “Saya sudah sampaikan ke Sekretariat Negara (Setneg) dengan pertimbangan pembentukan tim PKP HAM yang baru dengan orang yang berbeda atau perpanjangan tim PKP HAM,” ujarnya.

Dia juga sepakat untuk mendorong nomenklatur anggaran pemulihan bagi korban tindak pidana dalam pelaksanaan pemulihan yang efektif bagi korban dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Tujuannya, agar ada payung hukum keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan pemulihan korban tindak pidana.

Instruksi Mendagri yang sudah ada sebelumnya mengenai pemerintah daerah yang turut membantu pemulihan korban PHB. “Saya juga akan memonitor para kepala daerah dalam pelaksanaan Instruksi Mendagri yang sudah ada satu tahun lalu dan bagaimana keterlibatan Pemda dalam pemulihan PHB tersebut,” tambah Hadi.

Koordinasi dan sinergitas antara LPSK dengan Kemenko Polhukam terus dibangun sesuai dengan mandat Inpres 2 tahun 2023 terkait 19 kementerian /Lembaga yang melakukan pemulihan terhadap para korban PHB.*

(021) 29681560
lpsk_ri@lpsk.go.id