Wed Jun 26 2024

Raker DPR dengan LPSK, Komisi III Harapkan Inisiatif Baru Hingga Lanjutkan Sahabat Saksi Korban

Diunggah oleh supervisor_humas

Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan Rapat Kerja bersama Komisi III DPR pada Senin (24/6-2024) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, dihadiri seluruh pimpinan LPSK, Sekretaris Jenderal, Kepala Biro, Tenaga Ahli serta staf LPSK.

Ketua LPSK, Brigjen. Pol. (Purn). Dr. Achmadi memaparkan evaluasi kinerja dan capaian LPSK tahun 2023, rencana kerja LPSK tahun 2024 dan strategi pencapaian. Jumlah permohonan hingga program layanan perlindungan dijelaskan di hadapan anggota Komisi III yang hadir dalam rapat kerja tersebut.

Salah satu yang banyak ditanyakan oleh anggota Komisi III ialah mengenai salah satu Program Prioritas Nasional, Sahabat Saksi Korban (SSK) yang akan berakhir tahun ini. Mereka berharap SSK dapat dilanjutkan menjadi gagasan baru pimpinan periode 2024-2025.

Nasir Djamil, Anggota Komisi III dari Fraksi PKS mengatakan, SSK menjadi pilar yang harus dikuatkan untuk mengantisipasi dan juga bertindak. “Jika Kementerian Hukum dan HAM ada Desa Sadar Hukum, perlu juga ada Desa Peduli Saksi dan Korban terkait fungsi SSK yang dapat bekerjasama dengan pemda setempat. Satu Desa Satu SSK, saya percaya itu akan membantu jika terjadi tindak pidana, masyarakat memiliki tanggung jawab bersama. Ketika ada kejahatan saksi maupun korban dapat dilindungi dan ditangani secara tepat,” ungkapnya saat penyampaian.

Nasir menambahkan, harapan agar SSK dilanjutkan dan diperluas jangkauannya memang tidak mudah. Namun, inilah harapan Komisi III terhadap LPSK untuk mengambil inisiatif menghadirkan SSK di seluruh wilayah Indonesia.

Achmadi sepakat dengan para anggota Komisi III mengenai kelanjutan SSK. Tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan harapan tersebut karena butuh proses yang cukup panjang dan ketat dalam merekrut relawan SSK. “Anggaran SSK menjadi prioritas kami, meskipun sudah tidak lagi menjadi prioritas nasional, kami akan terus berupata agar SKK menjadi lebih efektif dan dapat dianggarkan melalui LPSK,” jelas Achmadi.

Dia mengakui kerja SSK sangat dirasakan untuk membantu tugas LPSK di daerah seperti pendampingan terhadap korban yang memerlukan tindakan segera sudah banyak dilakukan terutama untuk pendampingan korban Pelanggaran HAM yang Berat.

Sementara itu, Supriansyah Fraksi Golkar mempertanyakan jumlah restitusi yang dibayar pelaku berbeda dari yang dinilai LPSK. Pada tahun 2023, jumlah nominal restitusi yang dihitung oleh LPSK sebesar Rp2,85 triliun, yang masuk dalam tuntutan Jaksa sebesar Rp477 miliar, yang diputus oleh Hakim Rp30 miliar, dan yang dibayarkan pelaku sebesar Rp28,60 miliar.

Achmadi menjelaskan, LPSK melakukan penilaian berbeda ketika sudah berada dalam putusan Jaksa Penuntut Umum (JPU), hakim juga restitusi yang dibayarkan oleh pelaku tidak sesuai. Perbedaan angka yang cukup signifikan karena beberapa kasus ketika LPSK melakukan penilaian dimasukkan ke JPU dengan proses hukum yang masih terus berjalan bahkan ada yang hingga tahap Kasasi seperti perkara investasi ilegal.

“Misalnya perkara sudah berjalan tahun 2022, tetapi eksekusi restitusi baru terjadi terjadi 2022, ini yang menyebutkan data restitusi baru terlaksana di tahun 2023. Beberapa putusan pengadilan justru sangat progresif seperti PN Surabaya yang memutuskan barang bukti yang disita dikembalikan melalui LPSK,” papar Achmadi.

Mandat baru LPSK juga menarik perhatian Johan Budi dari Fraksi PDIP untuk menanyakan barang bukti yang sudah masuk dalam pokok perkara dan turut menjadi urusan LPSK. Tentu, hal ini menjadi mandat baru LPSK yang tidak mudah dilakukan karena barang bukti berupa aset sehingga harus melalui proses lelang. Dia berharap, LPSK dapat amanah untuk setiap mandat yang diberikan sehingga saksi dan korban tindak pidana dapat dilindungi maksimal dan memperoleh hak-haknya.**


(021) 29681560
lpsk_ri@lpsk.go.id