Mon Jul 08 2024

Perkuat Pemenuhan Restitusi, LPSK Gelar Pertemuan dengan Jampidum

Diunggah oleh supervisor_humas

Jakarta - Ketua dan wakil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan audiensi dengan Asep Nana Mulyana, Jaksa Agung Muda Pidana Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) pada Rabu (3/7-2024).

Sejumlah permasalahan dibahas, mulai dari persamaan persepsi status justice collaborator, pelelangan aset, hingga beberapa kasus yang sedang ditangani LPSK dan Kejaksaan seperti perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang marak terjadi. Upaya pemenuhan restitusi menjadi topik pembahasan intens.

LPSK berharap adanya koordinasi monitoring eksekusi restitusi berkaitan dengan keputusan pengadilan. “Seringkali pelaku mengajukan upaya hukum lanjutan yang memakan waktu lama, sementara proses pendampingan perlindungan LPSK hanya 1-1,5 tahun. Setelah itu akan sulit, apakah restitusi sudah tereksekusi atau belum,” ungkap Wakil Ketua LPSK Anton PS Wibowo.

Sementara itu, apresiasi diberikan oleh Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati untuk kepedulian kejaksaan kepada korban. Seorang Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus kekerasan seksual anak memberikan akses ke Balai Lapangan Kerja disaat para korban mengharapkan pekerjaan.

“Sampaikan apresiasi LPSK kepada Ibu JPU di Kejaksaan Negeri Purwakarta, sebuah terobosan yang strategis yang diambil Jaksa sehingga anak-anak ini dapat mendapatkan pelatihan untuk bekal mereka bekerja,” tutur Nurherwati.

Masih soal perkara kekerasan seksual, LPSK berharap adanya penguatan materi diklat untuk para jaksa mengenai perlindungan saksi dan korban terkait dengan tindak lanjut implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah restitusi kurang bayar yang kerap terjadi pada perkara kekerasan seksual. “Harus ada kerjasama LPSK dan Kejaksaan dalam bentuk Surat Edaran untuk para jaksa agar tidak tergesa-gesa menyatakan terdakwa tidak mampu membayar karena justru dapat menutup korban mendapat hak kompensasi,” tambahnya.

Asep menanggapi beberapa masukan dari LPSK terutama soal restitusi, untuk mengatasi restitusi kurang bayar, kejaksaan melakukan sita aset dari pelaku terlebih dahulu. “Kejaksaan nantinya akan mengusulkan apapun yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut dapat disita. Seperti pada kasus H W sebetulnya bangunan yayasan dapat menjadi aset yang nantinya untuk restitusi para korban, karena bangunan tersebut menjadi tempat terjadinya tindak pidana,” Jelas Asep.

Selain itu, Kejaksaan juga berharap kepada LPSK untuk menilai restitusi sebagai sebuah bantuan panjang untuk masa depan korban. Bukan hanya memenuhi hak saat ini namun juga dapat digunakan hingga waktu yang lama.**

Humas LPSK

(021) 29681560
lpsk_ri@lpsk.go.id