LPSK Serahkan Bahan Revisi UU LPSK Agustus Nanti

UU LPSK Tak "Merangsang" Jadi Whistle Blower

TEMPO Interaktif, Jakarta Masalah whistle blower masih tetap menjadi perdebatan. Hingga saat ini belum ada yang bisa menjamin seseorang yang membongkar kasus kejahatan hukum termasuk korupsi,bisa aman.

No.01/LPSK/PR/VII/2010

Penandatangan Nota Kesepahaman Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Jakarta, 6 Juli 2010, Bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, jalan MT Haryono Jakarta, pukul 10.00 WIB, telah dilaksanakan penandatanganan  Nota Kesepahaman Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Panandatangan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan HAM dengan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, S.H., LLM bertindak untuk dan atas nama Lembaga perlindungan Saksi dan Korban. Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama tersebut disaksikan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Patrialis Akbar, S.H., M.H.

File lengkap format PDF dapat diunduh dengan cara klik di sini

LPSK dan War Crimes Studies Center Adakan Seminar Internasional  

Jakarta, 17 Juni 2010, Bertempat di Puri Putri Grand Sahid Hotel Jakarta Pusat, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan War Crimes Studies Center (WCSC) dari University of California, Berkeley USA menyelenggarakan Seminar Internasional dengan tema “Penegakan Hukum Dalam Pendekatan Perlindungan Saksi dan Korban.”