LPSK dan LAN Tandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama

Jakarta, 11 Juni 2010, Bertempat di Ruang Sidang Lembaga Adminitrasi Negara (LAN) Jakarta, hari ini (Jumat, 11 Juni 2010) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menandatangangani Nota Kesepahaman Kerjasama tentang Pengembangan Kapasitas Organisasi dan Sumber Daya Aparatur Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Penandatangan kesepahaman tersebut dilakukan oleh Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, S.H., LLM dan Ketua LAN DR. Asmani Rewansyah, M.Sc.

Tujuan dari penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan kerjasama antara para pihak dalam pengembangan kapasitas organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur guna memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Kerjasama LPSK dan LAN merupakan suatu langkah maju dari proses yang telah berlangsung sebelumnya. Proses penyusunan kerjasama  ini sebenarnya sudah di mulai pada akhir tahun lalu namun karena adanya kesibukan masing-masing lembaga maka peresmian kerjasama dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman ini baru dapat dilaksanakan. Diharapkan melalui kerjasama ini upaya untuk memperkuat kapasitas kelembagaan LPSK dapat segera terwujud.

Adapun ruang lingkup kesepahaman bersama ini meliputi program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengajian dan penelitian dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan;
2. Pendidikan dan pelatihan;
3. Seminar, lokakarya dan kegiatan lain sejenisnya;
4. Perbantuan tenaga ahli;
5. Kegiatan lain yang disepakati bersama.

Pada tataran pelaksanaan, kerjasama ini memerlukan pengaturan yang lebih rinci, untuk itu bentuk pengaturan tersebut akan segera disusun. Melalui Tim yang akan dibentuk, LPSK dan LAN siap untuk melaksanakan tugas tersebut. Demikian juga perlu disusun program aksi ke depan berikut rencana anggaran dan pelaksanaannya sehingga kerjasama ini benar-benar operasional dan dapat memberikan manfaat bagi kedua pihak, khususnya pada tugas pemberian perlindungan saksi dan korban. Menyangkut anggaran yang timbul dalam rangka pelaksanaan kesepahaman bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh para pihak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kesepahaman bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakan para pihak.