UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,       Menimbang:  a.       Bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, m

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 1 TAHUN 2013TENTANG SUSUNAN PANITIA SELEKSI, TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI, DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 3

PERATURAN BERSAMAMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIAJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIAKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIAKETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIANOMOR : M.HH-11.HM.03.02.th.2011NOMOR : PER-045/A/JA/12/2011NOMOR : 1 Tahun 2011NOMOR : KEPB-02/01-55/12/2011NOMOR : 4 Tahun 2011TENTANGPERLINDUNGA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 13 OF 2006 CONCERNNING PROTECTION OF WITNESS AND VICTIM WITH THE BLESSING OF GOD ALMIGHTY PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,   Considering: a.       That one of the valid evidence in the criminal judiciary process is information of Witness and / or Victim who hear, see, or experience the occ

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 44 OF 2008 CONCERNING GRANTING OF COMPENSATION, RESTITUTION, AND RELIEF TO WITNESS AND VICTIM WITH THE BLESSING OF GOD ALMIGHTY PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,   Considering: That to implement the provisions of Article 7 paragraph (3) and Article 34               

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 2 TAHUN 2012  TENTANG TATA CARA PENDAMPINGAN SAKSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,   Menimbang : a.    bahwa peran saksi dan korban sangat di