Doc : Photo LPSK

JAKARTA – Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu memotivasi para pegawai LPSK untuk terus memperdalam pengetahuan, khususnya yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana.

Demikian disampaikannya saat membuka Ujian Kompetensi Penilaian Ganti Rugi bagi Korban Tindak Pidana (Restitusi dan Kompensasi) di Lingkungan LPSK Tahun 2019, yang digelar di Auditorium Lantai 6 Gedung LPSK, Jakarta, Selasa (3/9-2019).

Menurut Edwin, sebanyak 35 pegawai yang mengikuti ujian kompetensi ini sebenarnya sudah sering melakukan perhitungan ganti rugi bagi korban. “Harapannya, yang kita mulai hari ini semakin mendorong apa yang sudah menjadi dasar pekerjaan kita,” ujar dia.

Selain itu, dengan diadakannya ujian kompetensi ini, dapat membuat para pegawai LPSK lebih meyakinkan saat menjalankan tugasnya. “(Penggunaan) passing grade (dalam ujian) cukup baik. Jadi, ada standar bagi rekan-rekan yang dinyatakan lulus,” tegas Edwin.

Pada kesempatan itu, Edwin menjelaskan sejumlah tujuan dari pemberian ganti rugi bagi korban tindak pidana, antara lain dapat meringankan penderitaan korban, memberikan potensi pengurangan hukuman bagi pelaku, serta mempermudah proses peradilan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal LPSK Noor Sidharta mengatakan, Ujian Kompetensi Penilaian Ganti Rugi bagi Korban Tindak Pidana (Restitusi dan Kompensasi) di Lingkungan LPSK Tahun 2019 ini, akan dilaksanakan selama dua hari, 3-4 September 2019.

“Tim penilai berasal dari profesional, yaitu Mappi (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia), dengan metode penilaian menggunakan passing grade. Peminat ujian cukup banyak. Namun, sementara ini, baru diperuntukkan bagi 35 orang,” ujar Sidharta.

HUMAS LPSK