I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Bahwa KPK dan LPSK telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor : SPJ-12/01/08/ 2010 - KEP-066/I.6/LPSK/08/2010 tentang Kerjasama dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi atau Pelapor dimana berdasarkan ketentuan Pasal 6 Nota Kesepahaman tersebut, perlu disusun petunjuk teknis sebagai pelaksanaan perlindungan Saksi atau Pelapor.

2.    DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;