PERATURAN

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NOMOR 1 TAHUN 2010

 

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN RESTITUSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

 

Menimbang       :     a.   Bahwa  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  prosedur  operasional bagi  Lembaga  Perlindungan Saksi dan Korban  dan juga panduan bagi masyarakat  umum bagi permohonan dan pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana sehingga dapat terwujud pelayanan yang efektif, mudah, sederhana serta  memberikan kepastian hukum bagi korban;

b.  Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 44  Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan     Korban    perlu               menetapkan           Standar         Operasional        Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.

 

Mengingat       :     1.   Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3209);

2.  Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000  tentang Pengadilan HAM (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2000  Nomor  208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

3.  Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan  Korban  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2006

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4635);

4.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2002  tentang  Pemberian Kompensasi,  Resitusi, dan Rehabilitasi Saksi Korban Pelanggaran HAM  Berat  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4172);

5    Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pemberian Kompensasi,   Resitusi,  dan  Bantuan  kepada  Saksi  dan  Korban (Lembaran  Negara   Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860 );