Menimbang      :

a.

bahwa  dalam  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan

Informasi Publik telah mengatur mengenai badan publik yang tugas pokok dan

fungsinya   berkaitan   dengan   penyelenggaraan   negara   wajib   memberikan

informasi publik;

b.

bahwa   berdasarkan  Undang-Undang  Nomor   13    Tahun   2006   Tentang

Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi

dan  Korban  adalah  lembaga  publik  yang  bertugas  dan  berwenang  untuk

memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban yang

seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

c.

bahwa  Peraturan  Komisi  Informasi  Nomor  1  Tahun  2010  telah  mengatur