Menimbang :

a.

Bahwa agar pelaksanaan tugas dan wewenang Lembaga Perlindungan Saksi  dan Korban  dapat  ditandatangani  dengan  baik,  cepat  dan  tepat,  maka  perlu  ada kejelasan  mengenai  pelaksanaan  rapat  di  lingkungan  Lembaga  Perlindungan Saksi dan Korban;

b.

Bahwa   untuk   memberikan   kejelasan   mengenai   penyelenggaraan   rapat   di lingkungan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  serta  untuk  menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya, maka perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan rapat yang dapat dijadikan dasar hukum penyelenggaraan rapat di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

c.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Penyelenggaraan Rapat;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2006  Nomor  64,  Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4635);

2.

Peraturan  Presiden  Nomor  82  Tahun  2008  tentang  Kesekretariatan  Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban;

3.

Keputusan Presiden Nomor 65/P Tahun 2008 mengenai pengangkatan anggota

LPSK;