Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka mendapatkan informasi dan analisis yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan, LPSK dapat menindaklanjuti permohonan perlindungan dengan melakukan pendalaman informasi;

b.

bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum mengatur secara tegas ketentuan pendalaman informasi atau investigasi atas rekomendasi dan permohonan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tentang Tata Cara Pelaksanaan Investigasi;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

2.

Peraturan Nomor 6 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 502);

3.

Peraturan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 207);

Dapat di Download http://www.lpsk.go.id/upload/Peraturan Nomor 1 Tahun 2012.pdf">di sini